Pemilik usaha yang terbiasa berdagang dengan luar negeri kadang ingin memakai dolar juga untuk transaksi dengan mitra di Indonesia, misalnya menagih pelanggan lokal dalam USD agar tidak menanggung risiko kurs. Di sinilah banyak usaha tanpa sadar melanggar aturan. Indonesia mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi di wilayahnya, dengan sejumlah pengecualian yang jelas. Artikel ini menjelaskan batasnya dan cara tetap mengelola risiko kurs secara sah.
Dasar aturannya
Kewajiban ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dijabarkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban berlaku untuk transaksi tunai maupun nontunai, termasuk pembayaran, penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya. Pelaku usaha juga wajib mencantumkan harga barang dan jasa hanya dalam rupiah.
Undang-undang tersebut mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran kewajiban menggunakan rupiah, yaitu kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.
Pengecualian yang relevan bagi usaha
Aturan tersebut memuat sejumlah pengecualian. Beberapa yang paling sering bersinggungan dengan usaha:
| Pengecualian | Contoh penerapan |
|---|---|
| Transaksi perdagangan internasional | Ekspor ke pembeli luar negeri, impor dari pemasok luar negeri |
| Simpanan di bank dalam valuta asing | Rekening valas usaha, deposito dolar |
| Transaksi pembiayaan internasional | Pinjaman dari lembaga keuangan luar negeri |
| Kegiatan usaha penukaran valuta asing yang sah | Jual beli valas di bank atau penukar berizin |
| Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri | Hibah dari lembaga asing |
Di luar daftar itu, masih ada pengecualian lain, termasuk untuk transaksi tertentu dalam rangka APBN, serta mekanisme pengecualian khusus yang memerlukan persetujuan Bank Indonesia. Bila usaha Anda merasa berada di wilayah abu-abu, tanyakan langsung ke Bank Indonesia atau penasihat hukum.
Situasi yang sering keliru
- Menagih pelanggan lokal dalam dolar. Misalnya distributor suku cadang menerbitkan faktur US$12.000 kepada bengkel di kota lain. Walaupun barangnya impor, penjualan antarpihak di Indonesia wajib dalam rupiah.
- Mencantumkan harga ganda. Daftar harga “US$1.200 / Rp…” di katalog untuk pembeli dalam negeri bertentangan dengan kewajiban mencantumkan harga hanya dalam rupiah.
- Sewa gudang atau kantor dalam dolar. Kontrak sewa antara dua pihak di Indonesia pada umumnya harus dalam rupiah.
Cara sah mengelola risiko kurs pada penjualan lokal
Harga harus dalam rupiah, tetapi Anda tetap bisa mengatur agar harga rupiah itu mencerminkan biaya dolar Anda:
- Masa berlaku penawaran yang pendek. Penawaran rupiah berlaku 7 atau 14 hari, setelah itu dihitung ulang.
- Rumus penyesuaian di kontrak rupiah. Kontrak pasokan jangka panjang dapat memuat ketentuan bahwa harga rupiah ditinjau berkala dengan acuan tertentu. Susun bersama penasihat hukum agar tetap sesuai aturan.
- Cadangan kurs dalam harga pokok. Hitung harga pokok dengan kurs anggaran yang sedikit di atas kurs hari ini, seperti dijelaskan di artikel risiko kurs.
- Lindung nilai di sisi pembelian. Jika pembelian dari luar negeri dalam dolar, gunakan forward untuk mengunci biaya, lalu tetapkan harga jual rupiah dengan tenang.
Bagaimana dengan pembayaran ke pihak asing di Indonesia?
Kewajiban rupiah melihat di mana transaksi terjadi dan apakah transaksi itu termasuk pengecualian, bukan semata kewarganegaraan pihak yang terlibat. Kantor perwakilan asing, tenaga ahli asing yang bekerja di sini, atau perusahaan penanaman modal asing yang bertransaksi dengan pemasok lokal tetap perlu memperhatikan ketentuan ini. Sebaliknya, pembayaran jasa kepada penyedia yang berada di luar negeri umumnya masuk kategori transaksi internasional. Karena batasnya kadang tipis, catat dasar pemilihan mata uang untuk setiap kontrak penting agar mudah dijelaskan bila ditanyakan auditor atau bank.
Contoh hitungan harga jual rupiah
Distributor mengimpor suku cadang seharga US$12.000 per kiriman. Dengan kurs anggaran Rp18.300 (kurs acuan Rp17.914 ditambah cadangan sekitar 2%), biaya barang menjadi Rp219.600.000. Ditambah biaya impor dan distribusi, misalnya Rp21.000.000, serta margin 15%, harga jual rupiah seluruh kiriman menjadi sekitar Rp276.690.000. Harga ini sah dan tetap melindungi usaha dari gerakan kurs yang wajar.
Catatan: ringkasan ini bukan nasihat hukum. Rujuk teks lengkap UU Nomor 7 Tahun 2011 dan PBI Nomor 17/3/PBI/2015 beserta perubahannya bila ada.
Untuk transaksi ekspor-impor yang memang boleh memakai dolar, lanjutkan ke artikel klausul kurs dalam kontrak dagang.