Sejak 1 Juni 2026, eksportir komoditas sumber daya alam menghadapi aturan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) yang jauh lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Aturan ini tidak mengenai semua eksportir, tetapi bagi yang terkena, dampaknya langsung terasa pada arus kas dolar dan rupiah. Artikel ini merangkum pokok aturan yang telah kami periksa dari siaran resmi pemerintah dan Bank Indonesia, lalu membahas implikasinya bagi perencanaan kas.
Dasar hukum yang berlaku
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026, perubahan ketiga atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam. Berlaku 1 Juni 2026.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2026, perubahan kedua atas PBI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor. Juga berlaku 1 Juni 2026.
Kebijakan ini diumumkan Menteri Keuangan dalam konferensi pers pada 31 Mei 2026.
Pokok kewajiban menurut siaran resmi
| Kelompok eksportir | Porsi yang ditempatkan | Jangka waktu minimum | Tempat penempatan |
|---|---|---|---|
| SDA nonmigas (pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan) | 100% DHE SDA | 12 bulan | Rekening khusus di bank BUMN (Himbara) |
| SDA migas | Minimal 30% | 3 bulan | Rekening khusus di bank BUMN |
| Eksportir dengan perjanjian bilateral tertentu (terutama pertambangan) | Minimal 30% dapat di bank non-BUMN | 3 bulan | Sesuai ketentuan pengecualian |
Ketentuan penting lainnya dari siaran resmi:
- Konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah dibatasi paling banyak 50% dari dana yang ditempatkan.
- Instrumen penempatan diperluas, antara lain surat utang negara dan surat berharga syariah negara dalam valuta asing.
- Pemerintah memberi insentif pajak: tarif PPh atas penghasilan dari instrumen penempatan DHE SDA dapat mencapai 0%, tergantung jangka waktu penempatan.
- Ketidakpatuhan dapat dikenai sanksi administratif, termasuk penangguhan pelayanan ekspor.
Apa artinya bagi arus kas
Bayangkan eksportir hasil perkebunan yang menerima US$500.000 dari satu pengapalan. Dengan kewajiban 100% selama 12 bulan, seluruh dana itu masuk rekening khusus. Jika pada saat yang sama usaha harus membayar biaya produksi dalam rupiah, kebutuhan itu harus dipenuhi dari sumber lain atau dari porsi yang boleh digunakan sesuai ketentuan. Batas konversi 50% berarti paling banyak US$250.000, sekitar Rp4.478.500.000 pada kurs acuan, yang dapat ditukar ke rupiah dari dana tersebut.
Tiga penyesuaian yang biasanya perlu dipikirkan
- Perencanaan modal kerja rupiah. Karena dolar tertahan lebih lama, kebutuhan rupiah untuk gaji, pemasok, dan pajak perlu dipetakan bulan per bulan.
- Pemanfaatan dana untuk kebutuhan valas. Tanyakan kepada bank penempatan penggunaan apa saja yang diizinkan dari rekening khusus, misalnya pembayaran impor bahan baku, dan dokumen yang diminta.
- Koordinasi dengan kontrak penjualan. Jadwal pembayaran dari pembeli luar negeri, cara bayar seperti L/C, dan rekening tujuan harus disesuaikan agar dana masuk ke rekening yang benar sejak awal.
Satu hal yang sering terlewat: karena konversi dibatasi, sebagian dolar akan tetap tercatat sebagai aset valas dalam pembukuan untuk waktu yang cukup lama. Nilainya dalam rupiah akan naik-turun mengikuti kurs setiap akhir periode laporan, sehingga laba rugi selisih kurs yang belum terealisasi perlu dijelaskan kepada pemilik dan kreditur.
Siapa yang tidak terkena
Aturan DHE SDA berlaku untuk ekspor barang dari kelompok sumber daya alam yang ditetapkan. Usaha kerajinan, garmen, furnitur, makanan olahan, atau jasa umumnya tidak termasuk dalam kewajiban penempatan ini, walaupun tetap wajib melaporkan devisa hasil ekspor sesuai ketentuan Bank Indonesia. Karena daftar pos tarif yang tercakup bisa berubah, cara paling aman adalah memeriksa ke bank devisa Anda atau Bea Cukai berdasarkan kode HS barang.
Hal yang belum kami cantumkan
Kami tidak mencantumkan ambang nilai ekspor minimum per dokumen, rincian penggunaan dana yang diizinkan, maupun tarif insentif pajak per jangka waktu, karena belum dapat kami verifikasi dari teks resmi dengan cukup rinci. Rujuk langsung PP Nomor 21 Tahun 2026, PBI Nomor 5 Tahun 2026, dan aturan turunannya dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Status informasi: diperiksa per 28 September 2026 dari siaran pers Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal) dan laman peraturan Bank Indonesia. Aturan DHE telah beberapa kali berubah sejak 2023; selalu periksa versi terbaru sebelum mengambil keputusan.
Terkait penyimpanan dolar di luar kewajiban DHE, lihat artikel rekening valas usaha. Nilai rupiah dari penerimaan ekspor bisa diperkirakan dengan tabel US$100.000–500.000 atau tabel jutaan dolar.